Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan komitmen iklim Indonesia telah diperkuat pada COP-26 di Glasgow, dengan menetapkan target pencapaian Net-Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.
Hal itu ditegaskan BRIN melalui Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan dengan menyelenggarakan talkshow Bincang Pembangunan Seri VIII. Tema yang diusung adalah Kesiapan Energi Terbarukan dan Nuklir dalam Mendukung Pencapaian Net-Zero Emission. (24/10)
Saat ini isu perubahan iklim menjadi fokus perhatian dunia. Melalui Paris Agreement yang ditetapkan pada COP-21 di Paris, dunia berkomitmen untuk menahan kenaikan suhu global sebesar 20oC dan berupaya lebih jauh untuk membatasinya hingga 1,5oC di atas era pra-industrial.
Sebagai komitmen Indonesia, dalam mengatasi ancaman perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (GRK).
Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement melalui UU Nomor 16 Tahun 2016 dan menuangkan aksi ketahanan iklim pada dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).
Di dalamnya, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri, hingga 43,20 persen dengan bantuan internasional pada 2030.
Komitmen iklim Indonesia pun diperkuat pada COP-26 di Glasgow dengan menetapkan target pencapaian Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengungkapkan, pemanfaatan energi terbarukan dan nuklir menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca dalam upaya mencapai Net-Zero Emission. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya tersebut.
“Berkaca dari krisis energi yang terjadi di beberapa negara di dunia, maka langkah transisi menuju energi terbarukan dan nuklir harus tetap memperhatikan aspek trilemma energy, yaitu energy security (keamanan pasokan energi dan ketahanan dari goncangan di pasar energi global), energy equity (akses yang universal dengan harga yang terjangkau), dan environmental sustainability (memanfaatkan energi bersih dan berkelanjutan),” kata Handoko.
Handoko menambahkan, pengembangan energi terbarukan dan nuklir di Indonesia harus didukung dengan kebijakan dan regulasi yang memihak, aktivitas riset dan inovasi teknologi yang berkualitas, sumber pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan, serta kolaborasi dan sinergi multihelix yang kuat antara pihak pemerintah, swasta, industri, akademisi, NGO dan masyarakat.
Untuk itu, Handoko berharap kegiatan Bincang Pembangunan ini dapat menjadi media bertukar informasi, ide, dan gagasan terkait kesiapan dan tantangan pemanfaatan energi terbarukan dan nuklir, sehingga dapat diperoleh solusi yang komprehensif untuk merumuskan rekomendasi bagi para pengambil keputusan atau kebijakan.
“Saya sangat berharap Bincang Pembangunan Series VIII ini, dapat dioptimalkan untuk mencari solusi yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan yang tepat terkait isu strategis dalam Pembangunan Energi Nasional, sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan atau kebijakan,” harap Handoko.
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito menyatakan bahwa energi merupakan sektor yang esensial bagi kelangsungan hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Maka dari itu, pemanfaatan energi terbarukan dan nuklir harus ditujukan untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional.
“Mengenai pemanfaatan energi terbarukan dan nuklir ini, kita juga harus terus menjaga kolaborasi dengan negara-negara lain, terutama negara tetangga kita di ASEAN. Kolaborasi tersebut dapat berupa sharing best practice, pendanaan, teknologi kunci, dan lain sebagainya”, tambahnya.
